KETERLIBATAN BRUNEI DALAM MENYAMBUT ORGANISASI ZAKAT DUNIA

MENYAMBUT ORGANISASI ZAKAT DUNIA

Keterlibatan Negara – Negara Termasuk Brunei Dalam Organisasi.

Salah satu peristiwa penting yang terjadi akhir tahun 2006 lalu adalah terciptanya kesepakatan di antara 14 negara Muslim untuk menginisiasi proses pembentukan organisasi zakat internasional. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada akhir November 2006 lalu, 14 negara meliputi Arab Saudi, Yordania, Turki, Suriah, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Yaman, Bahrain, Mesir, Iran, Brunei, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mengoptimalkan institusi zakat sebagai instrumen untuk mengatasi berbagai problem ekonomi, terutama masalah kemiskinan, yang membelit banyak Negara anggota OKI.

Dalam kesepakatan ini Sultan Has anal Bolkiah selaku ketua OKI sangat mendukung sekali dalam kegiatan yang melibatkan negara – negara islam turut andil untuk mendukung kemajuan masyarakat miskin kejenjang yang lebih layak dengan menginggat semakin bertambahnya angka kemiskinan di negara – negara umat islam yang tentunya beranggotakan OKI.

Saat ini, jumlah umat Islam yang hidup dalam keadaan miskin mencapai 39% atau sekitar 580 juta jiwa di seluruh dunia. Perlu disadari bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara Muslim di dunia haruslah berawal dari tekad dan komitmen dunia Islam itu sendiri. Tidak bisa kita menggantungkan harapan kepada belas kasih dan bantuan kekuatan-kekuatan lain, terutama negara-negara Barat.

Data 2005 yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang beranggotakan negara-negara maju di dunia, terlihat komitmen dana bantuan pembangunan untuk dunia ketiga masih sangat kecil. Bahkan nilainya rata-rata kurang dari 1% dari total GNP mereka.

Karena itulah, penulis memandang inisiatif PM Malaysia, Abdullah Badawi, dengan sokongan IDB dan Islamic Chambers of Commerce and Industry (ICCI) untuk meluncurkan gagasan penyegeraan pembentukan organisasi zakat internasional merupakan sesuatu yang patut kita dukung. Alhamdulillah, Indonesia melalui Meneri Agama Maftuh Basyuni pun telah menyatakan dukungan dan komitmennya. Tinggal bagaimana sekarang keempat belas negara yang menyepakati hal tersebut melakukan langkah-langkah yang lebih konkret sehingga organisasi yang dimaksud bisa didirikan pada 2007 ini.

Potensi Zakat Dunia

Kalau kita cermati, potensi zakat dunia Islam ternyata cukup besar. Hal tersebut berdasarkan asumsi bahwa besarnya zakat yang dapat dikumpulkan adalah sebesar 2,5% dari total GDP. Dengan asumsi tersebut, Arab Saudi, sebagai contoh, memiliki potensi zakat hingga 5,4 miliar dolar AS atau Rp 48,6 triliun (1 dolar AS sama dengan Rp 9 ribu). Sedangkan Turki, memiliki potensi yang lebih besar lagi, yaitu sebesar 5,7 miliar dolar AS atau senilai Rp 51,3 triliun rupiah. Sedang Indonesia memiliki potensi hingga 4,9 miliar dolar AS (Rp 44,1 triliun).

Namun demikian, fakta menunjukkan kondisi yang sangat ironis. Hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun yang mampu mengumpulkan zakat hingga 2,5 persen dari total GDP mereka. Malaysia saja pada tahun lalu hanya mampu mengumpulkan zakat senilai 600 juta ringgit (Rp 1,5 triliun), atau sekitar 0,16 persen dari total GDP. Begitu pun dengan negara kita yang hanya mampu mengumpulkan Rp 800 miliar atau hanya 0,045 persen dari total GDP. Secara umum, negara-negara Teluk pun hanya mampu mengumpulkan zakat rata-rata 1 persen dari GDP.

Agenda Strategis

Ada dua agenda yang mendesak dilakukan untuk memperkuat eksistensi dan kedudukan organisasi zakat internasional.

Pertama, memperkuat infrastruktur di masing-masing negara Islam. Infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek regulasi dan peraturan, pendidikan dan SDM, serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan, termasuk sosialisasi dan kampanye zakat yang intensif.

Dalam aspek regulasi dan peraturan misalnya, kedudukan lembaga zakat di suatu negara harus diperkuat. Kalau kita melihat Malaysia, maka negara-negara bagian yang ada di Malaysia memiliki pusat zakat yang kuat secara hukum dan politik, serta mendapat dukungan penuh pemerintah. Dukungan itu antara lain dalam bentuk pengalokasian anggaran negara, penerapan kebijakan ‘zakat sebagai pengurang pajak’ secara nyata di lapangan, dan pemberian kemudahan akses bagi muzakki untuk membayar zakat. Kemudian, dukungan lainnya berupa penyusunan database yang valid mengenai jumlah muzakki dan mustahik.

Selanjutnya, kalau kita melihat negara-negara Arab, maka pada umumnya status kelembagaan yang mengelola zakat adalah setingkat kementerian. Sebagai contoh adalah Kuwait dan Qatar. Ini menunjukkan besarnya perhatian terhadap institusi zakat yang ada. Kita berharap Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Malaysia dan dunia Arab dalam memperkuat institusi zakatnya.

Agenda kedua adalah menciptakan mekanisme penghimpunan dan pendayagunaan zakat serta koordinasi antar negara Islam. Salah satu tujuan dibentuknya organisasi zakat internasional ini adalah teralirkannya dana zakat dari negara-negara surplus zakat ke negara-negara minus zakat. Untuk itu perlu dibuat aturan yang jelas mengenai kriteria dan mekanisme aliran dana tersebut.

Jika aliran dana tersebut ditentukan berdasarkan program yang diajukan, maka indikator dan kriteria program yang dapat diajukan pun harus jelas. Jika mekanisme ini disepakati, maka Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan membuat berbagai proyek percontohan pemberdayaan kaum dhuafa. Yang juga tidak kalah penting adalah menentukan share masing-masing negara dalam proses penghimpunan dana zakat. Penulis berkeyakinan, organisasi zakat ini jika terbentuk, akan memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam mengembangkan perekonomian umat di masa mendatang.

Dan masih banyak keterlibatan – keterlibatan negara Brunei seperti :

1. Keterlibatan Brunei dalam perubahan institusioanal perlu untuk dukung masyarakat ASEAN 2020.

Pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) dengan tiga pilar utama yaitu Security Community, Economic Community, and Social Community, membutuhkan sebuah kerangka kerja kelembagaan ASEAN yang sepadan. Oleh karena itu, Brunei akan terus mendorong berbagai pembenahan kerangka kelembagaan ASEAN itu.

M 2. Mengenai masalah asap akibat kebakaran hutan di Indonesia yang dampaknya dirasakan Singapura, Brunei dan Malaysia, menurut Marty, persoalan itu tidak diagendakan dibahas dalam pertemuan para menlu ASEAN, akan tetapi di bahas oleh menteri lingkungan ASEAN termasuk kepala negara Brunei yang meninjau secara langsung ke Palembang OI.

3. 3. Keterlibatan Brunei terhadap APEC dan Perkembangannya

Asia pasific Economic Cooperation-APEC merupaka forum yang terbentuk dan perkembangannya dipengaruhi antara lain oleh kondisi politik dan ekonomi dunia saat itu yang berubah secara cepat di Uni Soviet dan Eropa Timur, kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay yang akan menimbulkan proteksionisme dengan munculnya kelompok regional serta timbulnya kecenderungan saling ketergantungan diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Forum yang dibentuk tahun 1989 di Canbera-Australia ini telah melaksanakan langkah besar dalam menggalang kerjasama ekonomi sehingga menjadi suatu forum konsultasi, dialog dan sebagai lembaga informal yang kerjasama ekonominya berpedoman melalui pendekatan liberalisasi bersama berdasarkan sukarela, melakukan inisiatif secara kolektif dan untuk mendukung keberhasilannya dilakukan konsultasi yang intensif terus menerus diantara 21 ekonomi anggota.

Pada awalnya terdapat 12 negara sebagai pendiri yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Sejak saat itu telah menjadi wahana utama di kawasan Asia Pasifik dalam meningkatkan keterbukaan dan praktek kerjasama ekonomi sehingga dapat menarik masukan beberapa negara yaitu Republik Rakyat China, Hongkong-Cina dan Chinese-Taipe untuk bergabung pada 1991 yang kemudian disusul masuknya Meksiko dan Papua New Guinea tahun 1993 seerta Chili pada 1994. Sedangkan tiga ekonomi anggota terakhir yaitu Federasi Rusia, Peru dan Vietnam bergabung dalam forum APEC tahun 1998.

Dalam perkembangannya APEC memiliki peran cukup strategis dengan penduduk sekitar 2 milyar jjiwa atau lebih dari 40% populasi dunia dan mewakili 45% nilai perdagangan dunia (1996) – sebuah pasar potensial untuk perdagangan barang, jasa dan sumber daya manusia. Realisasi pertumbuhan GDP APEC tahun 2000 sebesar 4.1% berarti relatif sedikit lebih rendah dari pertumbuhan GDP dunia yang sebesar 4.7%, disamping itu APEC juga memiliki arti penting dalam rangka pembangunan nasional karena mewakili 69.1% pasar ekspor non-migas dan merupakan 63.3% sumber impor non-migas Indonesia masing-masing tahun 2000.

Serangkaian upaya penguatan infrastruktur forum kerjasama APEC terus diintensifkan kerjasamanya sehingga forum tersebut menjadi lebih kuat dan tangguh di kawasan. Forum ini sangat diharapkan tetap menjadi pelopor dalam pelaksanaan putaran uruguay untuk mencapai sistem perdagangan yang adil, terbuka dan transparan untuk mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan global. Mengingat pentingnya peranan APEC dalam rangka memberikan dukungan terhadap sistem perdagangan dimaksud dalam menunjang pertumbuhan ekonomi regional dan global di kawasan, maka Para Pemimpin Ekkonomi APEC telah mengesahkan sejumlah Deklarasi yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang signifikan terhadap perkembangannya antara lain mengenai VISI APEC, Bogor Goals, Osaka Actions Agenda (OAA) – yang memberikan arahan atau pedoman kerjasama APEC, dan taahun 1996 meluncurkan fase implementasi daripada OAA dalam bentuk MAPA (Manila Action Plans For APEC). Sedangkan tindakan konkrit lain yaitu berupa implementasi Rencana Aksi Kolektif (RAK) maupun Rencan Individu (RAI) oleh seluruh anggotanya sehingga penjabaran secara keseluruhan terhadap langkah-langkah implementasi dalam melakukan liberalsme ekonominya merupakan cermin yang kuat dalam mewujudkan kearah sistem perdagangan dan investasi bebas dan terbuka tahun 2010/2020 untuk ekonomi maju dan berkembang APEC.

Implementasi kerjasam ekonomi dan teknik yang terkait dengan bidang perdagangan dan investasi, sesungguhnya baru berlangsung dalam 6 tahun terakhir sejak disahkannya MAPA, namun demikian dengan waktu yang singkat APEC berhasil mencatat berbagai kemajuan yang berarrti dalam rangka memperlancar arus barang, jasa, investasi dan mobilitasi para pelaku usaha dikawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, dunia usaha dan para pihak yang terkait untuk mengetahhui perkembangan berbagai kesepakatan terakhir kerjasama ekonomi khususnya dalam mengantisipasi perdagangan bebas APEC.


About this entry