BRUNEI DARUSSALAM

BRUNEI DARUSSALAM

Ideologi

Pemahaman kembali arti sebuah ideologi

Ideologi merupakan ruh bagi sebuah Negara. Ideologilah yang member arah kemana Negara itu harus dibawa begitu pula idelogi tidak bias dipisahkan dengan Negara, dalam arti bahwa ideologilah yang mewarnai corak dan warna sebuah Negara dan masyarakatnya.  Brunei Darussalam, resmi menjadi sebuah negara merdeka sejak Januari 1984. Negara kecil ini diperintah oleh sultan.

Penduduknya berjumlah sekitar 343.653 jiwa (2001) dimana seperempat dari jumlah itu merupakan pekerja asing. Persentase masyarakat Muslim Brunei sekitar 67 persen. Oleh karenanya dapat dimengerti bila dalam Konstitusi 1959 ditegaskan bahwa Islam merupakan agama resmi negara, dengan jaminan agama lain dapat diamalkan tanpa halangan.

Cara pengamalan Islam di sana didasarkan pada mazhab Syafi’i dalam bidang fikih dan ahlusunnah waljamaah di bidang akidah. Bahkan semenjak diproklamasikan sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep “Melayu Islam Beraja” sebagai falsafah negara. Sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara, Brunei memiliki latar sejarah Islam yang gemilang.

Sejak sebelum abad ke-16, Brunei sudah memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Borneo dan Filipina. Jadilah rangkaian kesultanan yang muncul di sekitar kawasan tersebut mempunyai hubungan kekerabatan. Kini, Brunei nampak menunjukkan usaha serius bagi penciptaan lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Hal ini tidak terlepas dari tindakan dan pernyataan resmi Brunei yang mengindentifikasikan diri dengan dunia Islam. Sebagaimana terlihat dari keanggotaannya dalam berbagai badan dan organisasi Islam antarbangsa.

Ideologi Islam tentunya dianut oleh Negara-Negara Islam, didunia ini banyak Negara Islam baik yang sudah berjaya seperti Kerajaan Saudi Arabia, Republik Islam Pakistan, Republik Islam Iran, Mauritania, Qatar, Brunei Darussalam dan Negara Islam yang masih berjuang seperti Republik Jammu Kashmir, Republik Islam Morro, Republik Islam Xinjiang dan banyak lagi.
            Negara dalam pandangan Islam merupakan suatu alat untuk menjamin pelaksanaan Hukum Islam secara utuh baik hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan Sang Pencipta, Alloh SWT. Salah satu contoh adalah hal sistem ekonomi, Islam yang sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan setiap rakyat dari lapisan manapun. Setiap rakyat diberi kebebasan untuk memiliki apa saja dan berapa saja, yang terpenting didapatkan secara halal, tidak merugikan orang lain dan taat mengeluarkan zakat dari sebahagian hartanya.

Dalam hal hubungan sosial tidak ada keistimewaan derajat manusia satu dengan manusia lainnya, misalnya : Jabatan Kepala Negara bukanlah ukuran kemuliaan seseorang, ia tidak lebih mulia dari seorang rakyat jelata yang miskin sekalipun. Jabatan hanyalah amanat yang dipercayakan rakyat kepada dirinya untuk melayani sebaik-baiknya rakyat tersebut, bukan alat untuk menindas. Inilah persetaraan dalam Islam atau dalam terminologi Islam disebut Ijtimiatul Islamiyah, persetaraan yang didasarkan kecintaan kepada Allah yang memerintahkan kepada manusia sekalian untuk menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya.

Negara yang berideologi Islam atau lazim disebut Negara Islam adalah negara yang memiliki cita-cita bahwa negaranya adalah alat untuk mencapai masyarakat yang tunduk patuh terhadap seluruh perintah dan larangan yang Allah turunkan melalui Al-Qur’an serta mengikuti Sunnah Rasulnya. Negara ini bercita-cita mewujudkan “Baldatun Toyyibatun warobbun ghofur”.

Ingat negara  yang berlandaskan islam ini masih banyak didunia ini, baik yang sudah jaya  maupun negara islam yang masih berjuang Begitupun negara yang bukan islam (Capitalist, Marxist, San Min Chui, Katolik, Pancasila) adalah negara bercita-cita mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan ideologi yang dianutnya, sebagai contoh tidak mungkin Republik Rakyat China yang berideolgi Marxist bercita-cita mewujudkan masyarakat Islami, sangat tidak mungkin.

“Pohon durian akan berbuah durian, tak mungkin berbuah Nangka atau Pepaya”),
Jadi ideologi (Islam dan bukan Islam) bukan untuk dicoba-coba, tapi merupakan pilihan hidup.

 

Teknologi

 

Pemisahan digital

Berbagai faktor dan kecenderungan ini mulai tampak dalam pertemuan para kepala negara APEC di Brunei Darussalam yang antara lain mulai mengusulkan untuk memasukkan kesepakatan baru tentang e-commerce dan teknologi informasi. Beberapa negara maju APEC seperti AS, Australia, dan Jepang menganggap, jurang pemisah teknologi digital atau yang selalu disebut sebagai pemisahan digital (digital divide), akan menjadi penghambat dalam globalisasi dan liberalisasi perdagangan.Memang dalam kurun tiga-lima tahun terakhir ini, globalisasi menjadi sesuatu yang menjangkau lebih jauh dan lebih cepat dari apa yang dibayangkan, serta dampak yang lebih permanen. Rumusan globalisasi pun akan mempunyai arti yang berbeda untuk setiap orang, setiap perusahaan, setiap ekonomi, setiap negara, maupun setiap kerja sama bilateral maupun multilateral.

Globalisasi sendiri dalam rumusan yang lebih umum, merupakan sebuah proses menuju ke sebuah dunia di mana upaya dan kerja untuk memproduksi, distribusi, menjual, keuangan, dan melakukan investasi, bergerak tanpa melihat lagi batas-batas nasional dalam pengertian politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Walaupun globalisasi secara umum sebenarnya secara fundamental tidak berbeda dengan proses relokasi sebuah usaha manufaktur ke sebuah wilayah atau negara yang lebih ekonomis, memasok lebih murah, dan menjual lebih luas, dampak yang ditimbulkannya adalah tidak semua pihak diuntungkan. Dalam globalisasi, ada yang kalah dan ada yang menang.

Pandangan objektif dan ideologi terhadap teknologi

Keadaan ini sebenarnya yang dialami oleh negara-negara Asia,Tidak mudah memang untuk membangun sebuah pengertian bersama, apalagi membangun sebuah kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam dunia yang bergerak cepat sesuai dengan pesatnya arus informasi. Apalagi, kecenderungan ekonomi baru lebih mempertajam jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, dari ekonomi, keuangan, maupun teknologi.

Kenyataan ini akan selalu membayangi dan menghantui pertemuan APEC untuk mencapai berbagai kesepakatan, terutama usulan tentang kerja sama ekonomi baru dan teknologi informasi, currency swap, dan gagasan untuk membahas pembentukan cadangan minyak menghadapi meningkatnya harga yang tinggi di pasaran dunia. Tidak semua negara dalam APECdiuntungkan dalam usulan-usulan ini, khususnya karena tingkat kesiapan dan perbedaan tingkatan maupun sifat perekonomian yang berbeda-beda.

Selain itu, persoalan-persoalan ini pun mempunyai pandangan objektif dan ideologi yang berbeda, dan persoalan ini memang perlu sebuah pembahasan yang sama sekali terpisah. Ambil contoh tentang ekonomi baru dan teknologi informasi. Dalam pandangan obyektif, persoalan ini menyangkut beberapa aspek penting, seperti isu waktu yang lebih nyata (real time), isu pengetahuan dan penguasaan persoalannya (khususnya masalah teknologinya itu sendiri), serta isu pergerakkan modal keuangan ke seluruh dunia. Pergerakkan kapital saja sudah menjadi sebuah dilema tersendiri, karena jumlahnya sangat besar dan bergerak dalam kecepatan yang luar biasa.

Muslim brunei dan pengaruh budaya asing

            Serbuan budaya asing yang tak sesuai nilai-nilai agama rupanya bukan hanya menjadi kecemasan masyarakat Muslim di Indonesia. Negara tetangga, Brunei Darussalam, juga mengalaminya. Adalah Deputi Menteri Agama, Pehin Dato Ustaz Awang Haji Yahya, yang mengungkapkan keresahannya. Dia mengaku prihatin dengan kian gencarnya sajian budaya asing dewasa ini, terutama yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. “Ada hal-hal negatif yang perlu mendapat perhatian serius karena dapat membuat lupa masyarakat terhadap tanggungjawabnya sebagai umat Islam,” keluh Dato Awang Haji.

Yang dikeluhkannya, adalah pengaruh budaya ala Barat pada kehidupan masyarakat. Dia bahkan menilai, jika pengaruh semacam itu tidak disikapi segera, dikhawatirkan bisa mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Selain itu, akan dapat pula memicu perselisihan di rumah tangga, problem ekonomi warga, krisis moral maupun masalah di bidang pendidikan. 

Persoalan-persoalan tersebut bila sudah terlanjur membesar, akan sangat sulit untuk dibenahi. Salah satu yang disorotnya adalah kian gencarnya tayangan-tayangan hiburan dan promosi konser pemusik asing ke negara itu. “Dalam setiap promosi yang diadakan, selalu saja disertai kuis dan undian berhadiah dengan menggunakan fasilitas telepon genggam (Undian SMS).”

Pada kutbahnya yang disampaikan saat pelaksanaan shalat Idul Fitri, Dato Awang Haji juga mengingatkan kebiasaan buruk masyarakat yang kian bebas membelanjakan uang dan harta bendanya. Tokoh ini lantas meminta masyarakat kembali memperhatikan perintah agama seperti tercantum dalam Alquran dan hadis. Salah satu upaya membendung pengaruh asing adalah dengan menggencarkan dakwah di kalangan masyarakat.

Sebenarnya, kegiatan ini telah berlangsung lama. Bahkan pada tahun 80-an, dakwah modern meraih keberhasilan yang antara lain digagas oleh sejumlah aliran tarekat. Memang, sebagai negara merdeka yang mengamalkan ajaran Islam, Brunei gencar melakukan islamisasi dalam kehidupan publik.

Selaras dengan kedudukan Islam sebagai agama resmi dan adanya falsafah “Melayu-Islam-Beraja”, pemerintah kerajaan telah mendirikan beberapa lembaga publik yang berorientasi Islam. Usaha mengislamkan hukum dengan memasukkan syariat telah dimulai dengan beberapa langkah, termasuk studi kelayakan, penelitian terhadap hukum yang berlaku guna memastikan tidak ada hal yang bertentangan dengan jiwa syariat, dan berbagai seminar mengenai penerapan hukum Islam.

Juga dalam usaha memberikan makna Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, akhir tahun 80-an dilakukan sejumlah langkah bagi pembentukan bank Islam. Brunei Darussalam, resmi menjadi sebuah negara merdeka sejak Januari 1984. Negara kecil ini diperintah oleh sultan.

Penduduknya berjumlah sekitar 343.653 jiwa (2001) dimana seperempat dari jumlah itu merupakan pekerja asing. Persentase masyarakat Muslim Brunei sekitar 67 persen. Oleh karenanya dapat dimengerti bila dalam Konstitusi 1959 ditegaskan bahwa Islam merupakan agama resmi negara, dengan jaminan agama lain dapat diamalkan tanpa halangan.

Cara pengamalan Islam di sana didasarkan pada mazhab Syafi’i dalam bidang fikih dan ahlusunnah waljamaah di bidang akidah. Bahkan semenjak diproklamasikan sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep “Melayu Islam Beraja” sebagai falsafah negara. Sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara, Brunei memiliki latar sejarah Islam yang gemilang.

Sejak sebelum abad ke-16, Brunei sudah memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Borneo dan Filipina. Jadilah rangkaian kesultanan yang muncul di sekitar kawasan tersebut mempunyai hubungan kekerabatan. Kini, Brunei nampak menunjukkan usaha serius bagi penciptaan lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Hal ini tidak terlepas dari tindakan dan pernyataan resmi Brunei yang mengindentifikasikan diri dengan dunia Islam. Sebagaimana terlihat dari keanggotaannya dalam berbagai badan dan organisasi Islam antarbangsa.


About this entry